fungsi bupati. menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. fungsi bupati

Majalengka No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi staf ahli Gubernur, Bupati/Wali kota ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Wali kota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah. Daerah adalah Kabupaten Bone. Mengingat: 1. BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 153 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah. E. Dapat dijadikan acuan bagi Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas da fungsinya sebagai wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Agar tercipta sinergitas antara peran dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati; 1. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Ditetapkannya Perda dimaksudkan untuk memenuhi fungsi. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA. pdfPemerintah Daerah (Pemda), dimiliki oleh 1 (satu) Pemda atau lebih dari 1 (satu) Pemda, seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, bukan merupakan organisasi perangkat Daerah (OPD), dan dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha5. PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR : 68 Tahun 2016 TENTANG FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON, a. Kedudukan Perangkat Daerah 4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. peraturan bupati boyolali nomor 16 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah kabupaten boyolali sekretariat daerah kesejahteraan rakyat bupati boyolali, seno samodro staf ahli bidang tata pemerintahan dan staf ahli bidang administrasi dan hukum kelompok jabatan fungsional15. Adipati berbeda dengan bupati terutama dilihat dari kepentingan wilayah, luas wilayah, dan alasan strategi politik. Di dalamnya, terdapat Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala daerah dan DPRD yang. 18. bupati katingan provinsi kalimantan tengah. Tahun. 4. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014. Penguatan fungsi gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi juga dimaksudkan memperkuat hubungan antartingkatan pemerintahan. Membina administrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah. bupati karo provinsi sumatera utara peraturan bupati karo nomor 21 tahun 2022 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sekretariat daerah kabupaten karo dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karo, menimbang : a. PerbupKaro041_2022. mengatur mengenai pedoman tugas, fungsi, dan tata kerja kecamatan di lingkungan pemerintah kabupaten. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Berikut fungsi lurah:b. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 4. Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor. T. 3. Secara hukum, tugas dan kualifikasi ajudan diatur dalam peraturan residen, menteri, gubernur, dan wali kota atau bupati. 4. Perangkat pelaksanaanya adalah perangkat daerah sendiri. Wilayah Kekuasaan. bahwa dalam rangka implementasi. a. E. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37),. I. Bupati / walikota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD tingkat Kabupaten. 6bupati lebak provinsi banten peraturan bupati lebak nomor 114 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten lebak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lebak, menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturanTipe Dokumen. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Peraturan Bupati. Mcnetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGGAI LAUT. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden dalam sebuah sidang DPRD Kabupaten atau Kota. T. Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana di maksudkan pada pasal 2 ayat (4) huruf c tanpa menunggu penugasanSitus JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah situs yang berisi kumpulan peraturan-peraturan yang ada di kabupaten pasuruan seperti : peraturan bupati, peraturan daerah, dan keputusan bupatiBUPATI SANGGAU PROVINSI RALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SANGGAU, Menimbang : a. 1 Lihat Foto Ilustrasi (KOMPAS) JAKARTA, KOMPAS. Perbup Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: 31-12-2021: Peraturan Bupati: 39. e. Perda berlaku setelah diundangkan dalam. Namun, pada Ayat (2) PP ini menulis: Ketentuan sebagaimana. 23 Halaman. Tugas bupati lainnya yang melekat pada jabatan bupati adalah sebagai berikut: Ketua FORKOPIMDA Kabupaten (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Judul. bahwa untuk menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bogor, telah dibentuk Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, PenelitianMenetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT PRATAMA KELAS D. 2. . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal. Peraturan Bupati ini. Peraturan Bupati. Seorang bupati kewenangannya sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kota. memberikan masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan dan kerangka implementasi tentang hal-hal yang menyangkut masalah-masalah strategis dan pendekatan atau kebijakan baru untukperaturan bupati: 17: 2014: tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi dinas pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika : 27-01-2014: 2014: 16: peraturan bupati: 16: 2014: tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi dinas pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah : 27-01-2014:BUPATI KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 120 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI. Bagian Kelima Tugas dan Fungsi Kepala Pelaksana Pasal 8 (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasian kebijakan terkait bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik dan Rehabilitasi dan Rekontruksi sesuaiFungsi Camat dalam menjalankan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati seperti urusan otonomi daerah, yang meliputi pelaksanan dan pengoordinasian Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum, Pemberdayaan Masyarakat serta Kesejahteraan Sosial, fungsi camat dalam melaksanakan tugasnya. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. e. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentangFungsi Nota Dinas. Daerah adalah Daerah. t. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER. memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatanMenetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KLATEN. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi. PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. Adapun Bupati dalam melaksanakan tugas sebagai kepala daerah otonom, mempunyai kewajiban : a. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. bahwa Peraturan Bupati Subang Nomor 5 9 Tahun 20 20 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkunga n Hidup Kabupaten Subang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; d. Fungsi. Staf Ahli Kepala Daerah merupakan jabatan yang “strategis”, karena perannya sangat besar membantu kepala daerah dalam hal-hal tertentu. perubahan atas peraturan bupati nomor 10 tahun 2020 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada dinas kesehatan kabupaten magelangbupati jepara provinsi jawa tengah peraturan bupati jepara nomor 53 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten jepara dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jepara, menimbang : a. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. Tipe Dokumen. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14), perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas Kesehatan Pasal 4 Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan. Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3. id - Kerajaan Majapahit tercatat dalam sejarah. Selasa, 22 Mar 2022 14:14 WIB. Peraturan Perundang-undangan. PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 227 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA, Menimbang : a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan: 1. bahwa berdasarkan peraturan bupati nomor 18 tahun 2021 Dalam kaitannya dengan fungsi ini, Gubernur berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan (absolut maupun umum) dengan sumber. 7 Tahun 20 20 tentang Perubahan Kedua a tas Peraturan Bupati Nomor 10 0 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tat a Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaanPERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. BUPATI BULELENG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULELENG, Menimbang : a. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. a. e. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 4. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan. bahwa dengan telah ditetapkannya. 2. Rumusan Masalah 1. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. T. Indonesia, Kabupaten Kebumen. 32 Tahun 2004 Pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai berikut : Pemerintah daerah adalah sebagai yang mengatur serta yang mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Bupati adalah kepala daerah yang memimpin sebuah wilayah kabupaten dan cakupan wilayah kekuasaan bupati biasanya lebih luas, karena sering ada daerah terpencil yang masuk dalam wilayah. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimanakah pengaturan peran dan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ? 2. BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESAWARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah. 2. perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 1 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 10 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah:BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat 2. Peraturan Bupati Nomor 1. Tugas Fungsi dan Tata Kerja, maka dalam kegitannya Kecamatan yang semula sebagai Kepala Wilayah berubah menjadi Perangkat Daerah maka melaksanakan tugas sebagian Kewenangan Bupati kepada Kecamatan. c. 2| Staf Ahli Bupati “Sebuah Fungsi yang Terabaikan” oleh: Suhatman, S. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan. 4. Menyelanggarakan otonomi yang seluas-luasnya, terkecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan. Sebagai antisipasi, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memerintahkan jajarannya menjaga kecukupan air irigasi sehingga produksi pangan terjaga. Penunjukan perwira TNI aktif sebagai penjabat Bupati Seram Bagian Barat dipandang sebagai preseden buruk yang akan membangkitkan kembali dwi fungsi TNI/Polri, sekaligus mencederai reformasi dan. a. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan d. Bupati, berharap Rohul tertata lahan dan cukup pangan. menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. tirto. Bagian Kedua Sekretariat Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Pasal 6 (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang atasan penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. bombana : 29 september 2014: aktif: download: peraturan bupati: 38: 2014: tata cara pemeriksaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan: 1 oktober 2014 : aktif: download: peraturan bupati: 39: 2014peraturan bupati tegal nomor 33 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan. Hal ini mengandung arti bahwa sebagai Perangkat Daerah Kecamatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 4 Tahun 2009 ttg Ketentuan Pelaksanaan Perda Kab. 448. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi: a. tanda jabatan khusus sebag ai perpanjangan tangan dari Bupati/Walikota di wilayah kerjanya. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH. memberikan masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan dan kerangka implementasi tentang hal-hal yang menyangkut masalah-masalah strategis dan pendekatan atau kebijakan baru untuk Sedangkan menurut Undang-Undang No. BUPATI CIAMIS, Menimbang : a. bupati jepara provinsi jawa tengah peraturan bupati jepara nomor 56 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten jepara dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jepara, menimbang : a. perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Dalam Kabupaten MusiBanyuasin; 1. E. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi: a. Glosarium. Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai berikut: penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; fungsi sebagai b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka ketentuan yang mengatur mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan perluPeraturan Bupati. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar . merumuskan dan menyusun kebijakan teknis urusan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal. Tentunya secara garis besar fungsi camat sama untuk daerah yang lainnya. RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Kalisat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Peraturan Bupati. c. - 3 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Ketentuan PenutupPeraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten ; Mengingat : 1. Jenis / Bentuk Peraturan. Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan. Lantas apa saja perbedaan dari Bupati dan Walikota mulai dari ruang lingkup, tugas dan wewenangnya? berikut penjelasannya. ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - STRUKTUR ORGANISASI. Peraturan Perundang-undangan. BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian pertama Dinas Pasal 4 (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan,membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2023. Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 5. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan. e. Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Ka bu paten Simalungun (Berita Daerah Ka bu paten Simalungun Nomor 287); 16. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi : a.